18.610 Tenaga Kerja di Indonesia Kena PHK Hanya Dalam Dua Bulan di Tahun 2025

Gelombang PHK masih menghantui tenaga kerja di Indonesia. Bahkan di dua bulan pertama tahun 2025, jumlah tenaga kerja di Indonesia yang di PHK mencapai 18.610 orang.

***

BERINTI.ID, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencatat sebanyak 18.610 tenaga kerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Februari tahun 2025.

Di bulan Januari, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK berjumlah 3.325 orang. Namun, jumlah ini meningkat drastis pada bulan Februari hingga mencapai 15.285 orang.

Gelombang PHK ini terjadi di sektor manufaktur, seperti raksasa tekstil Sritex yang terpaksa harus tutup sehingga 10 ribu tenaga kerjanya harus kehilangan pekerjaan.

Sejumlah perusahaan manufaktur liainnya yang terpaksa tutup di awal tahun ini memperbesar gelombang PHK.

Total PHK di sektor manufaktur atau pengolahan mencapai 24.013 orang. Kemudian 12.853 tenaga kerja kena PHK di sektor jasa lainnya, ditambah 3.997 dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Daerah dengan PHK tertinggi 

Kemnaker juga mencatat sepanjang Januari hingga Februari 2025 ada 11 daerah yang memiliki angka PHK tertinggi di Indonesia.

Di posisi pertama ditempati Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak 10.677 orang.

Di bawah Jawa Tengah ada Riau dan Jakarta masing-masing 3.530 dan 2.650 tenaga kerja di PHK.

Selanjutnya ada Jawa Timur dengan total tenaga kerja di PHK sebanyak 978 orang. Disusul Banten 411 orang dan Bali 87 orang.

Angka PHK versi KSPI lebih banyak

Berbeda dengan data Kemnaker, data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan angka PHK jauh lebih tinggi.

Sepanjang Januari hingga Februari 2025, KSPI mencatat sebanyak 60 ribu tenaga kerja di Indonesia telah mengalami pemutusan hubungan kerja.

Perbedaan ini terjadi lantaran baik Kemnaker maupun KSPI menghimpun data dari sumber berbeda. 

Kemnaker memperoleh data dari perusahaan, sedangkan KSPI memperoleh data langsung dari pekerja.

 Terlepas dari perbedaan data, KSPI menuntut keseriusan pemerintah mengawal kasus PHK yang marak terjadi di Indonesia hingga saat ini.