4 Hari Lagi Lengser, Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Dinilai Jelek

Kurang dari sepekan lagi Joko Widodo atau Jokowi akan menanggalkan jabatannya sebagai Presiden RI. Masyarakat menilai buruk upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi.

***

BERINTI.ID - Praktik korupsi tetap menjadi masalah serius dalam kemajuan Indonesia. 

Korupsi terus meluas, tidak hanya di instansi pemerintahan namun juga di sejumlah lembaga lain. 

Keuntungan besar dari tindakan yang tercela ini sering kali menimbulkan kemarahan di masyarakat.

Uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. 

Hal ini merusak martabat Indonesia di mata rakyatnya sendiri.

Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia cenderung fluktuatif.

Tren pemberantasan korupsi diukur dari nilai IPK. Artinya semakil tinggi IPK, tingkat pemberantasan korupsi semakin baik.

Sejak awal peri kepemimpinannya, IPK Indonesia berada di level 34 dari skala 0-100.  

Angka ini naik menjadi 36 pada tahun 2015 dan naik lagi menjadi 37 pada tahun 2016.

Namun, pada tahun 2017, skor IPK tetap di 37, atau stagnan. Baru pada tahun 2018 naik menjadi 38 dan 40 pada tahun 2019.

Periode kedua Jokowi IPK menurun

Di masa jabatan kedua Presiden Jokowi, skor IPK Indonesia terus menurun. 

Pada 2022, IPK Indonesia mencapai 34, dan tidak berubah selama 2 tahun berikutnya hingga tahun 2024.

Dikutip dari goodstats, survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan mayoritas menganggap upaya pemberantasan korsi di Indonesia kurang efektif. 

30,4% responden menyebut kondisinya masih buruk, sementara 7,3% mendeskripsikannya sangat buruk.

Adapun 31,7% menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih sedang, 24,6% menilai baik, dan 1,4% menilai sangat baik.

Pandangan terhadap situasi pemberantupsi ini menurun dalam survei terbaru. Sebanyak 34% responden menilai situasinya buruk (termasuk sangat buruk).

Survei ini dilakukan pada 22-29 September 2024 dengan 3.540 responden yang tersebar di 11 provinsi besar.

Antara lain Sumatra Utara,iau, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.