Adhan Dambea Pimpin Demo di Kantor BSG, Ribuan ASN Ikut Turun ke Jalan

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea pimpin demo di kantor BSK. Ribuan ASN Kota Gorontalo ikut demo menuntut pengelolaan aset beserta penyertaan modal milik Pemkot Gorontalo. BSG akan datangkan pimpinan pusat guna menindaklanjuti tuntutan massa aksi.

***

BERINTI.ID, Kota Gorontalo - Ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bank Sulut Gorontalo (BSG), Kamis, 13 November 2024. 

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, untuk menuntut kejelasan pengelolaan aset dan penyertaan modal milik Pemerintah Kota Gorontalo.

Massa aksi memulai aksi dengan berkumpul di halaman Kantor Wali Kota Gorontalo sejak pagi hari, sebelum bergerak menuju kantor BSG di kawasan pusat kota. 

Dalam orasinya, Adhan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pembelaan terhadap hak keuangan daerah.

"Kantor BSG yang ditempati sekarang milik rakyat Kota Gorontalo. Kami sudah perjuangkan bahkan sampai ke pengadilan. Aset itu seharusnya menjadi milik pemerintah kota," ujar Adhan.

Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan Adhan kepada BSG lewat aksi ini. 

Pertama, menarik kembali aset penyertaan modal Pemkot Gorontalo senilai Rp35 miliar dari BSG.

Kedua, menegaskan bahwa tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi kantor BSG merupakan aset Pemerintah Kota Gorontalo.

Ketiga, meninjau ulang bunga pinjaman yang dibebankan kepada Pemkot Gorontalo agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Adhan menilai, kejelasan atas tiga tuntutan tersebut penting, agar hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan perbankan berjalan adil dan transparan.

Ia juga bilang bahwa komunikasi dengan pihak bank sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun, menurutnya, proses penyelesaian berjalan lambat.

"Kami paham ada mekanisme yang harus ditempuh, tapi kami berharap proses ini bisa dipercepat karena Pemkot sedang membutuhkan kepastian untuk membangun kantor wali kota baru," kata Adhan.

Ia menambahkan, rencana pembangunan kantor wali kota menjadi salah satu alasan utama Pemkot mendesak kejelasan aset. 

"Kalau BSG mau bantu pinjaman Rp40 miliar untuk pembangunan kantor wali kota dan dikompensasikan dengan dividen yang kami setorkan, itu justru solusi. Intinya, kami ingin segera membangun kantor wali kota," tegasnya.

Respons BSG

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kantor Wilayah BSG Gorontalo, Rudianto Kadir, mengatakan pihaknya telah melakukan negosiasi dengan perwakilan massa dan akan menindaklanjuti tuntutan ke kantor pusat.

"Isi tuntutan ini akan kami laporkan ke pusat. Hari Senin, 17 November, kami akan datangkan direksi BSG ke Gorontalo untuk bertemu langsung dengan Wali Kota dalam membahas permasalahan ini," ujar Rudianto.