Alasan Video Wahyudin Moridu Tersebar Luas: Wanitanya Minta Dinikahi 

Terkuak sudah alasan video viral Wahyudin Moridu tersebar di media sosial. Alasannya karena wanita yang bersama dengan Wahyudin di dalam video itu minta dinikahi. Hal ini diungkapkan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan pernyataan Wahyudin Moridu saat diinterogasi.

***

BERINTI.ID, Gorontalo - Alasan di balik beredarnya video anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu ingin rampok uang negara akhirnya mulai terungkap. 

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama mengungkapkan, video yang viral di media sosial itu disebarkan oleh wanita yang diduga menjadi selingkuhan Wahyudin Moridu. 

"Jadi penjelasan yang disampaikan oleh yang bersangkutan saat diinterogasi, bahwa dirinya tidak mengetahui kalau direkam oleh wanita yang duduk disampingnya, dan perempuan ini yang menyebarkan video ini," ujar Fikram dalam konfrensi pers berlangsung pada Jumat, 19 September 2025.

Fikram juga menyebut alasan wanita tersebut menyebarkan video viral itu lantaran meminta untuk dinikahi.

"Kami pun menanyakan terkait alasan wanita itu menyebarkan video ini, dan menurut pengakuan Wahyudin, ternyata perempuan ini minta dinikahi," lanjut Fikram menjelaskan.
 
Lebih lanjut Fikram mengatakan video pernyataan kontroversial yang disampaikan Wahyudin di dalam mobil bersama selingkuhannya itu ternyata direkam sejak bulan Juni 2025 lalu.

Hasil interogasi BK, Wahyudin mengakui bahwa dirinya tidak menyadari jika direkam. Parahnya lagi, dirinya mengaku dalam kondisi mabuk saat itu.

"Beliau jawab bahwa yang bersangkutan tidak tahu dan dia tidak tahu itu di video," tutur Fikram.

"Semalam [sebelum berangkat] dia minum miras, sampai paginya ke bandara itu dalam keadaan mabuk," sambung Fikram.

Sementara itu, Wahyudin Moridu belum memberikan pernyataan resmi kepada publik terkait polemik yang melibatkan dirinya. 

Dengan adanya permasalahan ini, sanksi terberat yang akan didapatkan oleh Wahyudin adalah pemecatan. 

Namun, pihak BK memastikan akan terus memproses kasus ini sesuai aturan yang berlaku di lingkungan DPRD.