Bank Indonesia Sulampua Bahas Perut Bangsa: Swasembada dan Hilirisasi Pangan Jadi Fokus Utama

Bank Indonesia wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) membahas strategi swasembada dan hilirisasi pangan. Pembahasannya melalui Rapat Koordinasi Wilayah yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo. 

BERINTI.ID, Gorontalo - KPwBI Provinsi Gorontalo mendadak jadi ruang diskusi serius soal pangan. Bukan cuma soal harga cabai yang naik-turun, tapi juga terkait swasembada dan hilirisasi pangan. Dua istilah besar yang dampaknya langsung ke dapur masyarakat.

Pembahasan yang serius itu dibahas melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulampua dengan tema Swasembada dan Hilirisasi Pangan. 

Giat tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, sebagai penanda bahwa urusan pangan memang tidak bisa dikerjakan sendirian, apalagi hanya oleh petani.

Rakorwil itu menjadi bagian dari dukungan Bank Indonesia terhadap agenda besar pembangunan nasional Asta Cita. 

Intinya satu, bagaimana wilayah Sulampua bisa berdiri lebih tegak dalam urusan pangan, dari produksi sampai pengolahan.

Dari diskusi yang berlangsung, satu kesimpulan utama mengemuka, yaitu swasembada pangan tidak bisa dicapai dengan cara instan. Jalannya harus melalui penguatan strategi diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber daya pangan. 

Artinya, tidak cuma menanam lebih banyak, tapi juga lebih beragam, lebih produktif, dan lebih terencana.

Di saat yang sama, hilirisasi pangan harus terus didorong. Bukan sekadar menjual hasil panen mentah, tapi mengolahnya agar bernilai tambah, membuka lapangan kerja, dan tentu harapannya meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha pangan.

Sulampua sendiri bukan pemain kecil di sektor ini. Struktur perekonomiannya menunjukkan peran sektor pertanian yang cukup dominan, dengan pangsa mencapai 20,23 persen. 

Kontribusi terbesar datang dari subsektor pertanian dan perikanan. Dua sektor yang sejak lama jadi tulang punggung, tapi sering kali paling rentan.

Bagaimana tidak, pada triwulan III 2025, sektor pertanian di Sulampua tumbuh 4,76 persen secara tahunan. Angka ini memberi sinyal positif bahwa ekonomi kawasan pascapandemi bergerak ke arah pemulihan. 

Namun, pemulihan saja tidak cukup. Masih ada ruang besar untuk mempercepat pertumbuhan, tanpa meninggalkan prinsip inklusivitas.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi se-Sulampua. 

Program swasembada pangan diharapkan tidak berhenti di laporan, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi perekonomian kawasan.

Dalam konteks hilirisasi, Bank Indonesia mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai. Mulai dari keterbatasan kapasitas produksi, hingga minimnya fasilitas pascapanen. 

Berdasarkan asesmen Bank Indonesia di wilayah Sulampua, ada beberapa komoditas prioritas yang perlu segera didorong hilirisasinya. Seperti beras, cabai, bawang merah, perikanan, dan jagung. 

Komoditas tersebut bukan hanya penting secara ekonomi, tapi juga sensitif secara sosial.

Dengan begitu, untuk mengurai berbagai hambatan tersebut, Bank Indonesia mendorong tiga fokus penguatan utama. 

Pertama, penguatan sisi hulu yang terintegrasi hingga ke hilir, agar rantai nilai pangan berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Kedua, peningkatan faktor produksi, terutama sumber daya manusia. Di sini, literasi dan kapabilitas digital jadi kata kunci. Mulai dari produksi, akses pasar, pencatatan usaha, hingga pembiayaan.

Ketiga, penguatan sinergi lintas pihak. Pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait diminta berjalan searah, agar kebijakan tidak berhenti di meja rapat dan implementasi di lapangan bisa lebih cepat.

Rekomendasi kebijakan dan langkah aksi dari Rakorwil Sulampua ini diharapkan bisa diterapkan di setiap provinsi. 

Targetnya cukup jelas, yakni swasembada dan hilirisasi pangan yang inklusif, berkelanjutan, dan yang paling penting benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat Sulampua.