Buntut Video 'Rampok Uang Negara', Wahyudin Moridu Bakal Diperiksa BK DPRD Provinsi Gorontalo

Usai videonya viral, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu akan diperiksa Badan Kehormata. Wahyudin Moridu viral usai pernyataan kontroversialnya ingin rampok uang negara biar negara ini miskin.

***

BERINTI.ID, Gorontalo - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Goronralo angkat bicara terkait video viral Wahyudin Moridu yang ingin rampok uang negara baru-baru ini.

Anggota BK DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim mengatakan akan segera memeriksa Wahyudin Moridu.

Umar juga mengakui, bahwa dirinya secara pribadi telah menonton video yang dimaksud.

"Saya sudah melihat potongan video itu, dan hari ini juga saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman di BK, dan kami sepakat menindaklanjuti masalah ini," ujar Umar saat dikonfirmasi di rumahnya, Jumat, 19 September 2025.

Menurut dia, mekanisme penyelesaian pelanggaran etik di DPRD biasanya diawali dengan pengaduan resmi.

Namun, BK juga memiliki kewenangan mengevaluasi dan memantau ketaatan anggota terhadap disiplin tanpa menunggu laporan.

"Dalam tata tertib DPRD, kami diberi ruang untuk bertindak proaktif. Kami akan memanfaatkan ketentuan itu agar masalah ini bisa cepat diselesaikan," lanjutnya.

Pemeriksaan Wahyudin dijadwalkan pada Senin, 22 September 2025 mendatang.

"Kami ingin percepatan penyelesaian. Setelah dipanggil, yang bersangkutan akan kami dengar keterangannya terlebih dahulu," tuturnya.

Umar menegaskan, BK memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan bisa juga menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD tersebur jika terbukti melanggar kode etik.

Lebih lanjut, Umar meminta kepada publik agar bersabar karena proses harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Kami tidak bisa serta merta menyampaikan pendapat terhadap materi masalah sebelum pemeriksaan selesai. Yang jelas, apa yang dirasakan publik juga kami rasakan," tegasnya.

Saat ini banyak masyarakat merasa keberatan dengan isi video tersebut.

Dirinya memahami keresahan itu, tetapi tetap akan menempuh prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

"Penjelasan dari yang bersangkutan akan menjadi bagian penting dalam pemeriksaan. Kami harap masyarakat memberi kesempatan kepada BK untuk bekerja sesuai mekanisme," tutup Umar.