Dugaan Pungli Pascasarjana IAIN Gorontalo: Mahasiswa Harus Beli Jualan Direktur untuk Tanda Tangan

Dugaan pungli pascasarjana IAIN Gorontalo mencuat dalam demo yang digelar Asosiasi Dosen Penyelamat Kampus. Lantas bagaimana bentuk pungli di pascasarjana IAIN Gorontalo yang jadi tuntutan para dosen?

***

BERINTI.ID, Gorontalo - Isu dugaan pungutan liar (pungli) di pascasarjana IAIN Gorontalo mencuat setelah para dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Penyelamat Kampus menyampaikannya dalam demo baru-baru ini. 

Dalam demo yang berlangsung pada Rabu, 19 Desember 2025 itu para dosen mengatakan ada pungutan biaya tidak resmi dalam proses administrasi pendaftaran dan layanan akademik.

Bendahara Asosiasi Dosen Penyelamat Kampus IAIN Gorontalo, Arfan Nusi mencontohkan setiap mahasiswa pascasarjana akan mengikuti ujian tesis harus menyiapkan cideramata atau sejumlah uang untuk penguji. 

Itu di luar dana penerbitan jurnal yang cukup besar, toefl jutaan rupiah, dan biaya yudisium. 

"Lebih parah lagi, Direktur Pascasarjananya. Apabila ada mahasiswa yang ingin meminta tanda tangan dan konsultasi, wajib hukumnya untuk membeli pakaian yang dijual ibu direktur," ungkap Arfan. 

Dibantah direktur pascasarjana

Menanggapi isu tersebut, Direktur Pascasarjana IAIN Gorontalo, Rahmawati Caco menegaskan bahwa tudingan Arfan tisak benar.

Kata dia sejumlah pungutan yang dituntut asosiasi dosen sudah sesuai aturan. Dananya pun langsung masuk ke rekening kampus. 

Sebagai contoh uang ujian proposal, komprehensif, ujian hasil, pengajuan tesis, hingga wisuda. 

"Cuma itu saja semua pembayaran untuk mahasiswa pasca sarjana, itu semua ada SK resmi rektor, dan juga masuk dalam PNBP," jelas Rahmawati saat dikonfirmasi di ruangannya pada Kamis, 20 Februari 2025.

Terkait amplop untuk penguji, Rahmawati menegaskan hal tersebut tidaklah benar. Begitupun terkait tudingan ada kewajiban mahasiswa menyediakan catering ataupun makanan untuk para penguji.

Menurutnya mahasiswa pascasarjana IAIN Gorontalo kebanyakan dari kalangan ekonominya menengah ke bawah.

Hanya saja, Rahmawati bilang kalaupun ditemukan ada pungutan-pungutan tersebut di lapangan itu berarti murni inisiatif mahasiswa bukan permintaan dosen.

"Mahasiswa pasca di sini ekonominya menengah ke bawah, mau diambil dari mana uangnya?" tuturnya. 

"Kita di sini tidak sama sekali pegang uang dan ini yang kami hindari. Mereka [mahasiswa] yang menyediakan, tergantung mahasiswanya mau atau tidak," imbuhnya. 

Terakhir Rahmawati meluruskan informasi soal kewajiban mahasiswa membeli jualannya saat meminta tanda tangan atau pengurusan pelayanan lainnya. 

Kata dia kebijakan tersebut tidak mengikat, hanya untuk mahasiswa yang mau, dan tidak ada unsur paksaan. 

"Itu sama sekali tidak diwajibkan, hanya bagi yang mau saja, dan hasil jualannya sebagian disisihkan untuk panti asuhan," tandasnya.