Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah usulan prioritas penerima program makan bergizi gratis berdasarkan proporsi jumlah warga miskin. Selain Gorontalo ada empat daerah yang juga masuk usulan prioritas program ini. Apa saja?
***
BERINTI.ID, Gorontalo - Program makan bergizi gratis pemerintah Prabowo-Gibran resmi berlaku pada 6 Januari 2024 kemarin.
Beberapa daerah, termasuk Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program ini di beberapa sekolah.
Program makan bergizi gratis menyasar beberapa kelompok masyarakat kurang mampu yakni balita, pelajar, ibu menyusi, dan ibu hamil.
Pemerintah menargetkan sekitar 19,47 juta warga kurang mampu bakal menerima program makan bergizi gratis ini.
Namun, berdasarkan analisi tim kompas dan BPS, jumlah warga kurang mampu yang memenuhi kriteria penerima makan bergizi gratis hanya sekitar 11,3 juta orang.
33,5 persen terdiri dari anak balita, 16,6 persen ibu menyusui, 1,5 persen ibu hamil, dan 48,4 persen siswa sd hingga sma.
Dari analisi tersebut ada lima provinsi yang direkomendasikan sebagai prioritas penerima makan bergizi gratis berdasarkan persentase jumlah warga miskin.
Apa saja lima daerah itu? Berikut ulasannya.
Daerah pertama yaitu Sulawesi Barat. Jumlah warga miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan mencapai 150.377 orang atau setara 26,7 persen.
Di posisi kedua ada Gorontalo dengan jumlah warga miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan 108.908 orang atau 25,9 persen.
Posisi ketiga Sulawesi Tenggara dengan jumlah warga miskin yang memenuhi kriteria sebanyak 288.888 orang atau 25,6 persen.
Selanjuta di posisi keempat dan kelima ada Nusa Tenggara Timur dan Selawesi Selatan.
Jumlah warga miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan di Nusa Tenggara Timur mencapai 605.013 orang atau 25,4 persen, sedangkan di Sulawesi Selatan sebanyak 606.123 orang atau 19,4 persen.
Lima daerah yang masuk dalam usulan prioritas memiliki tantangan sosial-ekonomi yang lebih besar.
Tantangan sosial-ekonomi dimaksud seperti tingkat kemiskinan yang lebih tinggi atau keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan sehingga kelima daerah tadi memerlukan bantuan pemenuhan kebutuhan gizi.