Jumlah Anggota DPR 2024-2029 Terafiliasi Dinasti Politik: Golkar, Gerindra, dan NasDem Terbanyak

Anggota DPR dari Golkar banyak terafiliasi dinasti politik. Di bawahnya ada Gerindra dan NasDem.

***

BERINTI.ID - Sebanyak 174 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terindikasi dinasti politik.

Jika dipersentasekan, jumlah tersebut setara 30 persen dari total anggota DPR periode 2024-2029.

Jumlah tersebut diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini.

Dari data yang dihimpun ICW, sebaran anggota DPR yang terhubung dinasti politik berasal dari 8 partai pemenang kursi legislatif pusat tahun ini.

Adapun 8 partai dimaksud ialah Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra, NasDem, PDIP, PKB, dan PKS.

Golkar menjadi partai dengan anggota DPR paling banyak terafiliasi dinasti politik.

Baca Juga: Diserang Israel Selama Setahun, 41 Ribu Lebih Warga Palestina Tewas

Jumlah anggota DPR dari partai Golkar terafiliasi partai politik sebanyak 38 orang.

Di urutan kedua ada Gerindra dengan 28 anggota disusul NasDem 25 anggota.

Jika dilihat berdasarkan daerah, anggota DPR yang terhubung dinasti politik paling banyak berasal dari Jawa Barat dengan 36 anggota.

Kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 19 anggota dan 18 anggota.

ICW mendefinisikan dinasti politik sebagai upaya mempertahankan kekuasaan di posisi publik bagi kelompok keluarga.

Bentuk relasinya meliputi eksekutif pusat, legislatif pusat, mantan legislatif pusat, calon legislatif pusat, kepala daerah, mantan kepala daerah, calon kepala daerah, legislatif daerah, mantan legislatif daerah, hingga petinggi partai.

Sebaran anggota DPR terhubung dinasti politik berdasarkan partai

1. Golkar 38 anggota

2. Gerindra 28 anggota

3. NasDem 25 anggota

4. PKB 17 anggota

5. PDIP `18 anggota

6. PKS 12 anggota

7. PAN 10 anggota 

Rekomendasi ICW

1. Ada mekanisme manajemen konflik kepentingan melalui etik DPR atau setidak-tidaknya di internal partai politik.

2. Kelembagaan partai politik perlu diperkuat.

3. Ke depan skema pendanaan politik harus direformasi.

4. Mendorong adanya UU atau paket regulasi yang komprehensif guna menangani konflik kepentingan di jabatan publik.

5. Penting bagi masyarakat secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap anggota DPR dan proses pengisian jabatan komisi (minimal dari daerah pemilihan masing-masing).

Jadi intinya: masyarakat harus jeli mengawasi kinerja DPR. Jangan sampai bayang-bayang dinasti politik malah berujung pada keputusan-keputusan yang merugikan rakyat.