Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai RP7,25 Triliun untuk guru madrasah. Untuk apa anggaran sebesar itu?
***
BERINTI.ID - Kabar baik datang dari dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi guru madrasah.
Pemerintah pusat melalui Direktorat GTK Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI telah menyiapkan alokasi anggaran Rp 7,25 triliun pada 2025 mendatang.
Dikutip dari indonesia.go.id, bahwa total anggaran tersebut sebagian besar akan dialokasikan untuk kesejahteraan guru melalui beragam tunjangan.
Kemudian, 2 persen sisanya akan ditujukan untuk manajemen dan peningkatan kompetensi guru.
Perlu diketahui, berdasarkan data dari Pusat Layanan Simpatika Kemenag RI tahun ajaran 2024/2025, jumlah guru madrasah seluruh Indonesia mencapai 829.970 jiwa, sebanyak 110.541 tidak aktif.
Sedangkan, tenaga kependidikan madrasah mencapai 116.303, sebanyak 5.762 tidak aktif.
Peningkatan mutu dan kesejahteraan guru menjadi salah satu aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di madrasah.
Guru madrasah sebagai sumber daya manusia paling penting dan berharga perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat berperan lebih maksimal dalam memberikan warna mutu anak didik.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, kesejahteraan menjadi variabel penting untuk mendorong guru lebih kreatif dan inovatif.
Namun, dalam memperjuangkan kesejahteraan, ia mengingatkan kepada asosiasi guru madrasah untuk tetap realistis dan menjaga akhlaqul karimah sesuai dengan nilai keislaman yang diajarkan di madrasah.
"Sekiranya harapan kesejahteraan masih belum maksimal karena banyaknya faktor yang tidak mendukung," jelasnya saat membuka Simposium Nasional dan Rembuk Guru 2024, Selasa 25 September 2024.
"Kami minta guru madrasah tetap mengembangkan diri dengan baik dan fokus menjalankan tugas-tugas profetik. Apalagi tugas dan fungsi guru itu di bawah nabi," sambungnya.
Pihak Kemenag tidak mempersoalkan jika ada guru madrasah yang memiliki keahlian lain, seperti khatib, penceramah, MC, qari dan lainnya.
Akan tetapi perlu menekuni kegiatan sesuai keahliannya, tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai guru.
"Hal ini penting selain untuk berkhidmah kepada masyarakat, juga mendapatkan tambahan kesejahteraan," tuturnya.
Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar menambahkan pihaknya sedang melakukan kajian tentang upaya bagaimana antrean panjang PPG guru madrasah dapat diakselerasi.
Adapun terkait tunjangan khusus bagi guru madrasah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tahap kedua segera dicairkan Kemenag.
"Tunjangan khusus tahap pertama sudah kami cairkan dan saat ini sedang persiapan pencairan tahap kedua. InsyaAllah bulan ini atau awal Oktober 2024 tunjangan khusus kami cairkan," kata Thobib.
Tidak hanya tunjangan, Kemenag juga fokus meningkatkan kompetensi guru madrasah seluruh Indonesia melalui pelatihan terutama bagi guru yang berasal dari 3T.
Sepanjang 2024, berbagai pelatihan sudah dilakukan di wilayah 3T dari Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.
Melalui pelatihan ini kualitas pedagogik dan substansial guru serta kepala madrasah ditingkatkan.
Jadi intinya, dengan adanya anggaran triliunan itu, diharapkan para pendidik, khususnya guru madrasah agar bisa meningkatkan komptensinya dalam mendidik. Sehingga kesejahterannya dapat ternilai. (*)