Nelson Pomalingo menemui ratusan perangkat desa yang menuntut agar hak mereka dibayarkan. Nelson malah menyinggung nasib perangkat desa selama ia menjabat Bupati Gorontalo.
***
BERINTI.ID, Kabupaten Gorontalo - Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjawab tuntutan ratusan perangkat desa yang menggelar aksi damai pada Senin, 9 Desember 2024.
Aksi damai ini digelar ratusan perangkat desa di Kabupaten Gorontalo di depan kantor DPRD.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi agar pemerintah segera membayar gaji perangkat desa yang sudah menunggak selama tiga bulan.
Nelson yang datang menemui massa aksi justru mengapresiasi langkah yang dilakukan ratusan perangkat desa.
"Saya berterima kasih saudara-saudara datang agar bisa mendengarkan langsung dan tidak termakan provokasi atau hoaks soal gaji perangkat desa," kata Nelson.
Nelson mengatakan perangkat desa sudah seperti anaknya sendiri karena menurutnya, perangkat desa baru terangkat di zamannya.
Nelson tak menampik apa yang disuarakan para perangkat desa.
Namun, Nelson juga mengingatkan mereka bahwa selama 118 bulan ia menjabat bupati baru tiga bulan gaji perangkat desa tertunda.
"Saya menganggap kalian anak-anak saya karena di zaman sayalah anda terangkat," kata Nelson.
"Alhamdulillah selama saya bupati sekian tahun, 118 bulan, hanya tiga kali yang tertunda. 115 kali lancar, itu pun saya tidak menuntut terima kasih," sambungnya.
Nelson menjelaskan jika gaji perangkat desa bukan tidak dibayarkan, melainkan tertunda.
Tertundanya gaji perangkat desa lantaran pemerintah daerah menanggung dana hibah Pilkada hampir Rp30 miliar.
Mengapa jadi begini karena ada Pilkada. Hampir Rp30 miliar kami bayarkan, kalau tidak ada Pilkada, tidak ada ini," ujar Nelson.
Saat ini Nelson bilang pemerintah baru bisa membayarkan satu bulan gaji perangkat desa.
Ia sudah menginstruksikan camat hingga kepala desa agar menyeriusi hal ini.
Sedangkan untuk dua bulannya lagi baru bisa dibayarkan tahun depan.
Untuk itu, Nelson meminta perangkat desa untuk bersabar.
"Sekarang ini sementara SP2D untuk satu bulan. Melalui kades dan camat sudah saya sampaikan untuk bisa diproses," kata Nelson.
"Tahun depan tinggal 20 hari itu kita bayarkan rapel. Kalau ada yang tidak mau silakan bikin surat kepada saya," pungkasnya.