Kejari Bone Bolango Percepat Sertifikasi Aset Tanah Pemda, Target 100 Bidang di 2026

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango mempercepat sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui program JAKSA KOSTAN. Sebanyak 20 sertifikat telah diserahkan, sementara Pemkab Bone Bolango menargetkan 100 bidang tanah bersertifikat pada 2026.

***

BERINTI.ID, Bone Bolango — Aset tanah pemerintah memang bukan barang yang bisa sekadar diberi papan bertuliskan milik Pemda lalu dianggap aman. Sebab, tanpa sertifikat dan dokumen yang jelas, tanah milik pemerintah daerah tetap bisa berhadapan dengan masalah hukum di kemudian hari.

Karena itu, Kejari Bone Bolango kini ikut turun tangan mempercepat sertifikasi aset tanah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui program JAKSA KOSTAN (Jaksa Kolaborasi Sertifikasi Aset Tanah).

Program ini mempertemukan Kejari Bone Bolango, Pemkab Bone Bolango, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Tujuannya sederhana, tetapi penting, untuk memastikan aset tanah milik pemerintah memiliki kepastian hukum sekaligus terlindungi dari potensi sengketa dan penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.

Kepala Kejari Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, mengatakan sertifikasi aset daerah bukan sekadar urusan melengkapi map administrasi yang kemudian disimpan rapi di lemari.

Menurut dia, sertifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan aset pemerintah tercatat dengan baik, mempunyai dasar hukum yang jelas, dan lebih aman dari persoalan hukum di masa mendatang.

"Percepatan sertifikasi aset daerah merupakan salah satu bentuk nyata dari sinergi dalam penyelamatan dan pengamanan kekayaan negara maupun daerah," ujar Feddy.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 sertifikat tanah milik Pemkab Bone Bolango diserahkan. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan penyerahan sebelumnya yang berjumlah 13 sertifikat.

Artinya, ada progres. Meski kalau dibandingkan dengan total pekerjaan yang masih harus diselesaikan, tentu belum waktunya semua pihak selonjoran.

Pasalnya, Pemkab Bone Bolango menargetkan 100 bidang tanah milik pemerintah daerah bersertifikat pada 2026.

Feddy mengatakan target tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan Kejaksaan.

"Target itu tentunya tidak akan tercapai tanpa kerja sama dan komitmen kita semua. Karenanya, sinergi antara Pemda, Kantor Pertanahan, dan Kejaksaan perlu terus ditingkatkan," kata Feddy.

Percepatan sertifikasi tanah aset Pemda Bone Bolango juga dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari. Dengan sertifikat yang jelas, aset daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan dapat dikelola secara tertib serta akuntabel.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bone Bolango, Heriyadi Djunaidi, mengatakan proses sertifikasi aset tanah harus dilakukan secara berkelanjutan.

Heriyadi bilang, masih ada aset tanah pemerintah yang perlu diinventarisasi, dilengkapi dokumennya, lalu ditindaklanjuti bersama sesuai kewenangan masing-masing pihak.

"Yang perlu kita dorong adalah bagaimana aset tanah yang belum bersertifikat dapat terus diinventarisasi, dilengkapi dokumennya, kemudian ditindaklanjuti bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing," tutur Heriyadi.

Dirinya pun menegaskan, penyerahan sertifikat bukan garis finis dari program JAKSA KOSTAN. Justru, sertifikat yang sudah diserahkan menjadi bagian dari proses panjang untuk menertibkan, menyelamatkan, dan mengamankan aset daerah.

"Harapannya, melalui JAKSA KOSTAN, capaian 20 sertifikat ini dapat terus bertambah dan target 100 bidang tanah bersertifikat pada tahun 2026 dapat diwujudkan," jelas Heriyadi. 

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Momentum tersebut dimanfaatkan Kejari Bone Bolango untuk memperkuat kontribusi dalam pengamanan aset negara dan aset daerah melalui kolaborasi lintas instansi.