Ketimbang aksi demonstrasi, Nelson Pomalingo memilih mengajak penambang rakyat di Gorontalo duduk bersama untuk mencari solusi terkait persoalan perizinan tambang.
***
BERINTI.ID, Gorontalo – Tokoh masyarakat Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengajak penambang rakyat untuk mencari solusi bersama terkait persoalan perizinan tambang, ketimbang menempuh jalur demonstrasi.
Ia menilai persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif.
Bagi dia, aktivitas pertambangan rakyat di Gorontalo memiliki dua sisi. Di satu sisi, kegiatan tersebut dinilai ilegal, namun di sisi lain menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat serta menggerakkan ekonomi lokal.
"Ini menyangkut hidup orang banyak dan perputaran ekonomi. Karena itu harus dicarikan jalan keluar," kata Nelson dikonfirmasi di rumahnya, Rabu, 25 Maret 2026.
Nelson berujar bahwa Gorontalo memiliki dua potensi utama pembangunan, yakni sektor pertanian dan pertambangan.
Namun, untuk di sektor pertambangan pengelolaannga harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga lingkungan, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Nelson menyebut, pihaknya telah mengundang kelompok penambang rakyat untuk berdiskusi. Dari pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah, di antaranya pembentukan koperasi dan forum komunikasi antarpenambang.
Forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bersama untuk memperjuangkan kepentingan penambang, yang selama ini bergerak sendiri-sendiri dan menghadapi berbagai kendala, mulai dari biaya hingga prosedur perizinan.
Selain itu, para penambang yang dikumpulkan dalam satu forum tersebut juga akan menyiapkan dokumen kajian yang mencakup aspek historis, hukum, dan ekonomi sebagai bahan advokasi ke pemerintah pusat.
"Selama ini ketika ke pusat selalu ditanya data dan dokumen. Itu yang akan kita siapkan nanti," tutur Nelson.
Selain aspek legalitas, Nelson menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan. Ia menyebut penambang rakyat pada prinsipnya bersedia diatur, termasuk dalam pengelolaan limbah dan penerapan standar lingkungan.
"Mereka para penambang ini ingin diatur, ingin adil, dan ingin ada kontribusi ke daerah," kata Nelson menjelaskan.
Dengan begitu, dirinya berharap melalui forum komunikasi tersebut, persoalan PETI dapat diselesaikan secara bertahap tanpa menimbulkan konflik sosial, sekaligus menjaga stabilitas daerah.
Nelson juga mengingatkan agar upaya penyelesaian persoalan tambang tetap mengedepankan kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Admin