Lebih Dari 1juta Formasi PPPK Dibuka Oleh Kementerian PANRB

Kementerian PANRB membuka lowongan formasi PPPK lebih dari 1juta kuota. Hal ini dilakukan untuk transformasi strategis penataan tenaga non-ASN.

BERINTI.ID - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB mengupayakan penyelesaian non-ASN.

Hal ini dilakukan melalui tiga peraturan antara lain Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024.

”Penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai," kata Azwar Anas, Menteri PANRB, Kamis (29/8/2024).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengadaan PPPK tahun 2024.

Dimana pemerintah membuka formasi PPPK untuk pelamar non-ASN.

Berapa total formasi yang dibuka?

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan 1.031.554 formasi.

Jumlah tersebut dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para pelamar tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja manajemen ASN bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta pada Rabu (28/8/2024).

"Pada pengadaan PPPK tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN sejumlah 1.031.554,” ucap Anas yang dikutip dari InfoPublik.

Dalam Raker tersebut Anas menjelaskan, berbagai transformasi strategis dalam RPP Manajemen ASN.

Strategi itu telah diformulasikan dan dikonsolidasikan dengan lintas sektor. 

Transformasi strategis tersebut salah satunya dalam lingkup penyelesaian penataan tenaga non-ASN. 

Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan.

Yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. 

Selanjutnya pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi:

Guru Lulus Tahun 2021 dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023.
Eks THK-II.

Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah.

Guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah.

Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Begini mekanismenya.

Pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi PPPK. 

“tapi, pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu,” jelas Anas. 

Anas menyebut, dalam RPP Manajemen ASN diformulasikan transformasi penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian untuk memudahkan ASN.

Semula terdapat 3 tahap dalam penetapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Melalui RPP Manajemen ASN, SKJ akan ditetapkan oleh instansi masing-masing. 

Terkait proses pengusulan pembentukan Jabatan Fungsional (JF), dahulu dibutuhkan 9 tahap, kini menjadi hanya 4 tahap. 

Jadi intinya, ada total 1.031.554 formasi dibuka untuk tenaga non-ASN, atau PPPK. Lowongan ini dibuk berdasarkan RPP Manajemen ASN diformulasikan transformasi penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian untuk memudahkan ASN.