Pelayanan Publik PTA Gorontalo Bikin Kepincut Biro Persidangan I Setjen DPR RI

Biasanya instansi daerah yang datang belajar ke lembaga pusat. Kali ini ceritanya dibalik. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Gorontalo justru didatangi rombongan Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk studi tiru. Alasannya sederhana: birokrasinya dianggap rapi, pelayanannya dinilai matang, dan inovasinya layak dicontoh.

***

BERINTI.ID, Gorontalo – PTA Gorontalo menjadi lokasi studi tiru Biro Persidangan I Setjen DPR RI terkait penerapan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan Zona Integritas. Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor PTA Gorontalo, Rabu, 22 Juli 2026.

Ketua PTA Gorontalo, Nur Djannah Syaf, mengatakan kunjungan tim Setjen DPR RI itu merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen lembaganya dalam membangun birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Kunjungan ini menunjukkan bahwa komitmen kami dalam memberikan pelayanan telah terukur dan bisa menjadi parameter bagi pengadilan tinggi agama lainnya maupun instansi lain," ujar Nur Djannah.

Menurut dia, pelayanan publik menjadi fokus utama pembenahan birokrasi di PTA Gorontalo. Seluruh unsur di lingkungan pengadilan, mulai dari pimpinan hingga tenaga pendukung, membangun komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, PTA Gorontalo mengembangkan sejumlah inovasi. Salah satunya Serambi Medina, sistem pengawasan dini yang dirancang untuk mendeteksi potensi pelanggaran kode etik sebelum terjadi.

"Inovasi ini memungkinkan kami melakukan pembinaan dan pengawasan sejak awal sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah," ujarnya.

Selain itu, PTA Gorontalo memiliki aplikasi E-Track yang digunakan untuk memantau penanganan perkara di seluruh pengadilan agama di wilayah Gorontalo secara real time. 

Melalui sistem tersebut, pimpinan bisa mengawasi perkara yang masuk, perkara yang diputus, hingga mendeteksi apabila terjadi keterlambatan penyelesaian perkara.

Nur Djannah mengatakan sistem itu membantu lembaganya memastikan pelayanan kepada pencari keadilan berlangsung lebih cepat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum tanpa proses yang berlarut-larut.

Ia berharap kunjungan tersebut menjadi awal kolaborasi antara PTA Gorontalo dan Setjen DPR RI dalam pengembangan inovasi pelayanan publik serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI, Ulfa Nur Fajar, mengatakan PTA Gorontalo dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai memiliki rekam jejak yang baik dalam pelayanan publik.

"Kami melihat pelayanan publik di PTA Gorontalo sangat baik. Kami ingin mempelajari bagaimana inovasi yang mereka bangun bisa memberikan dampak yang luas," kata Ulfa.

Menurut dia, hasil studi tiru tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan inovasi pelayanan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Ia juga membuka peluang kerja sama antarlembaga, termasuk saling mengadopsi sistem yang telah dikembangkan masing-masing.

"Prinsipnya adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi inovasi yang sudah terbukti efektif agar manfaatnya bisa semakin luas," tutup Ulfa.