Pembayaran Tersendat, Dugaan Kontrak 'Siluman' Bayangi Proyek Jalan Lekobalo Kota Gorontalo

Proyek pembangunan jalan di Kelurahan Lekobalo, Kota Gorontalo, mulai digunakan warga. Namun di balik itu, pembayaran kepada vendor dilaporkan tersendat, sementara dugaan adanya kontrak "siluman" dalam pelaksanaan proyek mulai mencuat.

***

BERINTI.ID, Kota Gorontalo - Pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Lekobalo, Kota Gorontalo kini mulai dimanfaatkan warga. Genangan air yang sebelumnya kerap mengganggu perlahan berkurang. 

Namun di balik perbaikan fisik yang tampak di permukaan, tersimpan persoalan yang belum selesai, yaitu pembayaran kepada vendor yang tersendat, serta dugaan praktik kontrak di luar mekanisme resmi.

Sejumlah vendor mengaku belum menerima pelunasan penuh atas material yang telah mereka kirimkan. Salah satunya adalah penutup manhole berbahan cast iron yang kini sudah terpasang dan digunakan di lokasi proyek.

"Kami sudah kirim material sesuai kesepakatan, tapi pembayaran belum tuntas," kata Darmaji dari CV Jangkar Mas, salah satu vendor yang megang proyek ini.

Proyek ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar. Dalam skema proyek pemerintah, keterlambatan pembayaran kepada vendor bukan hanya soal administratif, tetapi bisa menjadi indikasi masalah dalam tata kelola pelaksanaan pekerjaan.

Informasi yang dihimpun menunjukkan kontraktor utama masih berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran. 

Kendala disebut berasal dari proses pengumpulan dana, yang membuat pelunasan kepada vendor belum dapat dilakukan sepenuhnya. 

Dengan begitu, vendor berada dalam posisi menunggu, sementara pekerjaan di lapangan terus berjalan.Kondisi ini membuka celah risiko. 

Dalam praktik konstruksi, kelancaran hubungan antara kontraktor dan vendor menjadi kunci keberhasilan proyek. Ketika alur pembayaran terganggu, dampaknya bisa menjalar—mulai dari suplai material hingga kualitas penyelesaian pekerjaan.

Di lapangan, sejumlah bagian proyek masih terlihat belum rampung. Beberapa lubang saluran air di tepi jalan dibiarkan terbuka, sementara bagian lain masih dalam tahap pengerjaan. 

Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah keterlambatan pembayaran berpengaruh pada progres fisik proyek? 

Di tengah persoalan tersebut, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya kontrak di luar mekanisme utama—sering disebut sebagai “kontrak belakang layar”. 

Informasi ini belum terkonfirmasi secara menyeluruh, namun cukup untuk menimbulkan kecurigaan akan adanya rantai kerja yang lebih panjang dari yang seharusnya.

Jika dugaan ini benar, maka alur pelaksanaan proyek menjadi lebih kompleks. Pekerjaan bisa saja tidak langsung dikerjakan oleh kontraktor utama, melainkan dialihkan ke pihak lain sebelum akhirnya sampai ke vendor. 

Rantai yang panjang seperti ini berpotensi memperlambat arus pembayaran, terutama bagi pihak yang berada di ujung.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari seluruh pihak terkait untuk mengklarifikasi dugaan tersebut. Namun fakta yang terlihat jelas adalah belum tuntasnya kewajiban pembayaran kepada vendor.

Di permukaan, proyek jalan Lekobalo tampak berjalan dan mulai memberi manfaat. Tapi di balik itu, ada proses yang belum selesai—proses yang tak kasat mata, namun menentukan apakah proyek benar-benar dapat disebut tuntas.

Dalam proyek infrastruktur, penyelesaian fisik hanyalah satu sisi. Sisi lain yang tak kalah penting adalah penyelesaian administratif dan finansial. 

Tanpa itu, sebuah proyek bisa saja terlihat selesai, tetapi sesungguhnya masih menyisakan persoalan.