Polda Gorontalo Keluarkan Ultimatum: Demo Harus Selesai Pukul 6 Sore

Polda Gorontalo memberikan ultimatum kepada para pendemo terkait batas waktu pelaksanaan demo. Waktunya, hanya sampai pukul 18.00 Wita. Bila melewati batas waktu, negosiasi akan dilakukan.

***

BERINTI.ID, Gorontalo — Demo tolak tunjangan DPR jilid II di Kota Gorontalo dihatasi hingga pukul 18.00 Wita atau pukul 6 sore.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, Senin, 1 September 2025.

Desmont menegaskan perlu adanya batasan waktu yang jelas agar ketertiban umum tetap terjaga. Mengingat demo yang sama berlangsung di beberapa titik lokasi.

"Untuk batas waktu harus disesuaikan dengan aturan, paling lambat pukul 18.00 Wita maksimal harus sudah selesai," ungkap Desmont saat mengawal aksi demonstrasi di simpang lima Telaga.

Menurutnya, pembatasan waktu demo telah diketahui massa aksi melalui sosialisasi yang diberitahukan polisi.

Oleh sebab itu, Desmont berharap kepada massa aksi agar lebih mematuhi ketentuan waktu yang ditetapkan.

"Kalau belum selesai dengan waktu yang telah ditentukan, kita akan memanggil korlap atau yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi," ujar Desmont.

Ia menambahkan, meskipun polisi menghargai kebebasan berpendapat, tapi ketentuan hukum harus tetap ditegakkan.

Demonstrasi yang berlangsung melewati waktu yang telah ditentukan dianggap melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tentunya kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya kondisi Kamtibmas di Gorontalo tetap berjalan lancar dan aman," tuturnya.

Polda Gorontalo sendiri menurunkan 800 personel untuk mengamankan dan menjaga aksi kali ini.

Ratusan personel diterjunkan di tiga titik demo yakni di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima Telaga.

"Untuk aksi di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo terinformasi sudah selesai dan berjalan lancar tanpa ada kekacauan," pungkasnya.

Hingga saat ini demo masih berlanjut. Massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus masih menyampaikan protes terkait penolakan tunjangan DPR RI.