Polisi Cek Lokasi Tambang: Perusahaan Tak Jadi Biang Kerok Banjir di Pohuwato

Polda Gorontalo memastikan aktivitas perusahaan pertambangan di Kabupaten Pohuwato tidak terbukti menjadi penyebab banjir yang terjadi pada akhir Desember 2025.

***

BERINTI.ID, Gorontalo - Banjir yang merendam wilayah Pohuwato pada akhir Desember 2025 sempat bikin jari telunjuk ramai mengarah ke satu sasaran favorit, yaitu perusahaan tambang. 

Namun setelah diselidiki ramai-ramai, Polda Gorontalo menyimpulkan satu hal yang barangkali bikin sebagian orang mengernyit. Perusahaan tambang tidak terbukti jadi biang kerok banjir.

Dirreskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede menjelaskan bahwa penyelidikan dugaan kerusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan PT PETS telah dilakukan secara komprehensif. 

Penyelidikan ini dilakukan menyusul tuntutan masyarakat yang menilai aktivitas tambang sebagai penyebab banjir di wilayah Marisa, Kabupaten Pohuwato.

"PT. PETS yang menjadi tuntutan masyarakat sekitar bahwa telah menyebabkan terjadinya banjir," ujar Maruly saat ditemui di Polda Gorontalo, Selasa, 10 Februari 2026.

Kasus banjir tersebut memang tak dianggap sepele. Kapolda Gorontalo bahkan mendorong Gubernur Gorontalo untuk turun tangan. 

Dari situ, dibentuklah tim investigasi gabungan yang isinya bukan kaleng-kaleng. Penyidik Subdit Tipiter Polda Gorontalo, Balai Sungai Sulawesi II, BPDAS Provinsi Gorontalo, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, KPH Pohuwato, BKSDA, hingga pusat studi lingkungan dari berbagai kampus di Gorontalo.

Keterlibatan tim tersebut supaya tak dibilang sepihak, masyarakat juga turut dilibatkan. Mulai dari kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, hingga pemerhati lingkungan ikut turun ke lapangan. Totalnya sekitar enam perwakilan warga yang dianggap punya legitimasi dan kompetensi.

"Tim investigasi yang dibentuk ini tentunya untuk menjaga independensi daripada tim," tutur Maruly. 

Selama dua hari, 28–29 Januari 2026, tim menyisir berbagai titik. Dari lokasi blasting PT PETS, area waste dump, jalan tambang, hingga fasilitas perusahaan lain seperti PT PBT dan PT GSM. Mulai dari sedimen pond, gudang bahan peledak, lokasi parkir alat berat, sampai bengkel workshop pun ikut dicek.

Terkait hasilnya, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan keterangan saksi sebagai alat bukti. Mulai dari laporan pengelolaan lingkungan semester II tahun 2025 milik PT GSM, PT PETS, dan PT PBT, hingga penjelasan para ahli lingkungan yang ikut dalam tim.

Kesimpulannya cukup tegas, tidak ditemukan bukti bahwa banjir akhir Desember 2025 disebabkan oleh aktivitas perusahaan tambang, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. 

Artinya, unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasal 98 maupun Undang-Undang Minerba Pasal 158 tidak terpenuhi.

"Karena belum ditemukan indikasi tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan," tegas Maruly.

Meski begitu, polisi tak menutup mata soal satu hal yang sering jadi bahan debat, tambang memang berpotensi merusak lingkungan. Tapi, kata Maruly, hukum tidak bekerja berdasarkan asumsi moral semata. Ada batasan pasal, unsur pidana, dan ada kewajiban mitigasi yang memang harus dijalankan perusahaan.

Bagi Maruly, pembangunan infrastruktur tambang seperti waste dump, sedimen pond, dan jalur tambang justru merupakan bagian dari upaya mitigasi agar dampak lingkungan tidak berujung bencana di wilayah hilir. 

"Ini dilakukan di bawah pengawasan instansi teknis dan berdasarkan rekomendasi para ahli," tutup Maruly.