Polri Dorong Petani Jagung Lepas dari Tengkulak lewat KUR dan Serapan Bulog

Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan serapan Bulog, pihak kepolisian mendorong petani jagung lepas dari para tengkulak.

***

BERINTI.ID, Jakarta - Polri memperkuat perannya dalam ekosistem ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen jagung oleh Perum Bulog. 

Langkah ini ditempuh untuk memutus ketergantungan petani pada tengkulak sekaligus menjaga stabilitas harga jagung pakan ternak.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, pada Jumat, 6 Februari 2026. 

Rapat tersebut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.

Rakor dipimpin Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo, sebagai Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. 

Menurut Langgeng, evaluasi kinerja tahun sebelumnya menunjukkan capaian signifikan, terutama keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025.

"Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rapat ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk strategi 2026 agar lebih baik," ujar Langgeng.

Di sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator akses permodalan bagi kelompok tani jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, petani didorong memanfaatkan skema KUR untuk membiayai penanaman dan perluasan lahan. 

Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, antara lain di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.

Tak hanya soal modal, Polri juga mengawal aspek hilir dengan menjaga harga jual jagung di tingkat petani. 

Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani tidak terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga rendah.

Pengadaan jagung oleh Bulog pada 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target serapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.

"Fokus kami memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian Rp6.400 per kilogram," kata Langgeng menjelaskan. 

Polri menilai skema permodalan, pendampingan, dan jaminan penyerapan hasil panen ini dapat mendorong pengembangan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memperbaiki kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Melalui program ketahanan pangan 2026, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu menopang kebutuhan pangan nasional tanpa bergantung pada impor.