Satpol PP Gorontalo Siap Penuhi Panggilan DPRD: Kami Akan Bicara Kronologis Berdasarkan Analisa

Pihak Satpol PP Gorontalo bakal penuhi panggilan DPRD buntut kasus pemukulan pemotor di Kantor Gubernur Gorontalo oleh oleh anggotanya beberapa hari lalu. Satpol PP akan bicara analisa bukan asumsi.

***

BERINTI.ID, Gorontalo - Pihak Satpol PP Gorontalo menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan dari DPRD Provinsi Gorontalo. 

Pemanggilan tersebut buntut kasus pemukulan yang dilakukan anggota Satpol PP terhadap pemotor yang mengantar istrinya ke Kantor Gubernur Gorontalo. 

Hal ini diungkapkan oleh Komandan Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP Provinsi Gorontalo, Abdurrahman Kalapati.

"Seperti disampaikan pak Kasatpol, kami akan diundang oleh DPRD, dan kami siap," katanya.
 
"Artinya kami akan sampaikan kronologis berdasarkan analisa bukan pemikiran dari luar atau asumsi," ungkapnya saat ditemui pada Rabu, 25 Desember 2024.

Berharap selesai dengan baik

Meski citra Satpol PP Gorontalo sempat rusak gara-gara insiden ini, Abdurrahman berharap permasalahan ini berakhir dengan baik dan damai.

Ia tak ingin masalah ini terus dibesar-besarkan. 

"Kami berharap masalah ini berakhir dengan baik, korban bisa menerima dan kami tetap bertugas sesuai prosedur," sambungnya. 

Sayangkan rekaman CCTV bocor

Insiden pemukulan anggota Satpol PP Gorontalo terhadap seorang pemotor ini terekam CCTV di lokasi kejadian.

Video rekaman tersebut kemudian ramai diperbincangkan setelah diunggah pertama kali oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu.

Pihak Satpol sangat menyayangkan ada oknum yang membocorkan rekaman CCTV pemukulan pemotor di media sosial. 

Bagi dia, rekaman CCTV itu tidak perlu disebarluaskan ke media sosial. 

Sebab, orang yang mengunggah itu harus perlu mengetahui terlebih dahulu letak permasalahan yang ada. 

"Saya sedikit menyayangkan rekaman itu disebarluaskan. Perkara yang belum terselesaikan dengan baik, pemeriksaan belum jalan, barang (rekaman) ini sudah tersebar di luar," imbuhnya. 

Dengan beredarnya rekaman pemukulan itu, kata Abdurrahman, kini nama Satpol PP telah tercoreng. Netizen menilai aparat penegak Perda itu bertindak arogan terhadap warga. 

"Alangkah baiknya kan, persoalan ini bisa kita selesaikan secara mendalam sehingga masyarakat tidak bingung. Akhirnya [warga] menilai Satpol PP itu kejam, padahal tidak begitu," tuturnya. 

"Bagi saya dia mengupload itu bukan atas nama anggota DPRD. Mungkin beliau, karena rasa ingin mengetahui masalah, dan ingin menyampaikan kepada masyarakat," pungkasnya.