Soroti Dugaan Ijazah Palsu, DPC Permahi Gorontalo Gelar Dialog Publik Keterbukaan Informasi

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Gorontalo menggelar dialog publik. Lewat diaalog ini mereka menyoroti kasus ijazah palsu yang tengah ramai diperbincangkan, baik di tingkat daerah maupun nasional. 

***

BERINTI.ID, Gorontalo – Isu dugaan ijazah palsu yang menyeret kepala daerah hingga pejabat negara belakangan sedang ramai dibicarakan di Indonesia.

Isu tersebut juga menjadi perhatian mahasiswa hukum Universitas Gorontalo yang tergabung dalam DPC Permahi Gorontalo. 

Mereka menggelar dialog publik bertajuk Keterbukaan Informasi Publik dalam Mencegah Manipulasi Dokumen Pejabat Pemerintah.

Dialog ini menghadirkan sejumlah dosen, guru besar universitas ternama, pihak kepolisian, hingga mahasiswa hukum Universitas Gorontalo.

Acara berlangsung di Auditorium Universitas Gorontalo, Selasa, 30 September 2025, siang hari.

Adapun narasumber yang hadir antara lain Guru Besar Komunikasi Politik UGM Prof. Nyawi Ahmad, Dekan Fakultas Hukum UNUGO, serta perwakilan Polda Gorontalo.

Penjabat Rektor Universitas Gorontalo, Rivai Ali, menilai isu keterbukaan informasi publik masih sangat relevan untuk dibahas. 

Menurutnya, forum seperti ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa maupun masyarakat.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Agustus lalu, indeks keterbukaan informasi nasional tercatat sebesar 75 persen, sedangkan Gorontalo berada pada angka 73 persen.

“Angka ini memang sedikit di bawah rata-rata nasional, tetapi ada progres dari 2021 hingga 2024. Harapan kami, keterbukaan informasi publik bisa menjadi kesadaran bersama bagi semua pihak untuk menyediakan data dan informasi yang lebih terbuka dan akurat,” ujar Rivai saat membuka kegiatan.

Rivai berharap melalui dialog publik ini lahir ide dan gagasan baru dari mahasiswa Universitas Gorontalo.

Sementara itu, Ketua DPC Permahi Gorontalo, Moh. Sahrul Lakoro, mengatakan dialog ini digelar sebagai respon atas dinamika keterbukaan informasi publik di tingkat nasional maupun daerah.

Ia juga menyinggung kasus dugaan ijazah palsu yang belakangan mencuat ke publik.

“Contohnya seperti ijazah mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran yang saat ini sedang berproses di penegak hukum. Maka kami menginisiasi kegiatan ini untuk menjawab tantangan sekaligus menghadirkan solusi,” ungkap Sahrul usai kegiatan.

Tak hanya menyoroti isu nasional, Sahrul juga menyinggung kasus dugaan ijazah palsu milik Wakil Bupati Gorontalo Utara.

“Kasus itu juga kami bahas dalam dialog ini. Kami mengundang pihak Polda Gorontalo sekaligus mendesak agar lebih transparan dalam menangani kasus tersebut,” tutup Sahrul.