Sudah Mau Ketok Palu, Buruh di Gorontalo Tuntut UMP 2025 Naik 10 Persen

Upah Minimum Provinsi (UMP) bakal ditetapkan pada bulan November 2024 mendatang. Buruh di Gorontalo menuntut agar UMP tahun depan naik 10 persen. 

*** 

BERINTI.ID, Gorontalo - Buruh di Indonesia mendesak pemerintah untuk menaikkan UMP tahun 2025 sampai 10 persen.

Tuntutan ini muncul jelang penetapan UMP 2025 yang dijadwalkan pada bulan November 2024 mendatang.

Di Gorontalo, aksi menuntut kenaikan UMP digalang oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

FSPMI menyuarakan tuntutan ini ke Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, Selasa, 29 Oktober 2024.

Andrika Hasan selaku koordinator aksi mengungkapkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah instruksi Dewan Pimpinan Pusat FSPMI.

Selain menuntut kenaikan UMP, Andrika dkk juga membawa isu soal Omnibus Law.

"Jadi ada dua isu nasional yang kita gaungkan hari ini yaitu penetapan UMP 2025 dan Undang-Undang Omnibus Law," kata Andrika di depan Kantor Gubernur Gorontalo. 

Diungkapkan Andrika SK terkait kenaikan UMP akan diterbitkan pemerintah pada 1 Januari 2025 mendatang.

Itu sebabnya parab buruh wajib mengawal tuntutan mereka agar diterima pemerintah.

Bagi mereka kenaikan UMP sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dinilai semakin meningkat seiring inflasi dan kenaikan biaya hidup di berbagai sektor.

"Upah ini kan, urat nadi bagi kaum buruh, makanya kita meminta agar upah ini terus naik," tegasnya. 

Menurut Andrika pemerintah sudah seharusnya menerima tuntutan para buruh.

Sebab dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan UMP di Provinsi Gorontalo cukup kecil.

Pada tahun ini saja hanya naik 0,25 persen, tak sampai Rp30 ribu. 

"Kita menuntut kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk memformulasikan, merapatkan, dan menetapkan terkait kenaikan UMP ini," jelasnya.

Jadi intinya, buruh Gorontalo mengharapkan kepada pemerintah untuk mendengarkan dan mengesahkan tuntutan mereka tentang kenaikan UMP 2025 mendatang.