Tak Dapat Jatah PPPK 2024, Nakes BLUD di Gorontalo: Kemen PANRB dan BKN Tidak Adil

Tenaga kesehatan (Nakes) non ASN berstatus BLUD di Provinsi Gorontalo kecewa karena tak dapat jatah PPPK 2024. Mereka sampai harus turun ke jalan agar nasibnya dilihat Kemenpan RB.

*** 

BERINTI.ID, Gorontalo - Puluhan nakes non ASN berstatus pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Gorontalo kecewa karena tak mendapat jatah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Bahkan, mereka yang menamakan diri Aliansi Tenaga Kesehatan dan Mahasiswa Kesehatan Gorontalo itu harus turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.

Tujuannya cuma satu yakni agar di dengar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Ali Aguspriyanto Yunus, koordinator aksi mengatakan keberadaan nakes BLUD seperti tak dianggap oleh Kemen PANRB.

Dalam Surat Edaran Nomor 1511 tahun 2022, Kemen PANRB meminta BKD mendata seluruh tenaga non ASN di masing-masing daerahnya.

Namun, sangat disayangkan, Ali Aguspriyanto Yunus, dan nakes BLUD di Gorontalo tidak didata. Karena tidak terdata mereka harus gigit jari tak bisa mengikuti seleksi PPPK 2024.

Sebab yang berhak mengikutinya adalah non ASN di instansi pemerintah yang telah terdaftar dalam database BKN.

Sementara pendataan hanya dilakukan satu kali pada tahun 2022 dan setelah itu tidak ada lagi.

"Sesuai dengan PP 23 Tahun 2005, BLUD itu instansi pemerintah dan seharusnya didata," kata Ali.

"Pendataan itu masih cacat dan tidak mengakomodir seluruh tenaga Non ASN. Padahal rumah sakit di Gorontalo itu BLUD," tambahnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan pada tahun ini Kemen PANRB kemudian mengeluarkan surat keputusan yang mengatakan bahwa seleksi PPPK dilakukan dua gelombang.

Gelombang pertama adalah prioritas sedangkan gelombang kedua bukan prioritas. Gelombang kedua bisa mengikuti seleksi PPPK apabila formasi awal masih tersisa. 

Namun, lagi-lagi, masalahnya ada di pendataan BKN. Mereka yang tidak terdata tetap tak diperbolehkan mengikuti seleksi gelombang kedua.

"Sudah tahu pendataan BKN cacat, tapi dijadikan syarat. Yang terjadi di lapangan ada pegawai [BLUD] yang sudah puluhan tahun bekerja, tapi tidak terdata di BKN," ujarnya.

Sekadar informasi, upaya yang dilakukan Ali dkk untuk memperjuangkan nasib nakes BLUD sudah berlangsung lama.

Aksi demo yang mereka lakukan merupakan puncak dari kekecewaan mereka karena suara mereka tak didengar.

Sebelum menggelar demo, mereka juga telah melakukan upaya audiensi dengan pejabat-pejabat terkait.

Mereka tak bergerak sendiri. Mahasiswa kesehatan juga mendukung aksi mereka yang juga dilakukan oleh nakses BLUD di beberapa daerah di Indonesia.