Mayoritas masyarakat tak puas dengan kinerja KPK. Harapan pemimpin baru KPK muncul dengan gaya dan cara yang lebih mengigit.
***
BERINTI.ID - Hasil survei Litbang Kompas pada 22-24 Juli 2024, melibatkan 530 responden dari 38 provinsi di Indonesia, menunjukkan mayoritas masyarakat tidak puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024.
Di era pemerintahan Jokowi, KPK telah mengeluarkan dua keputusan untuk memberhentikan Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan karena pelanggaran etika.
Tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja KPK mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan faktor yang meliputi persepsi publik terhadap penanganan kasus korupsi yang besar oleh KPK, serta integritas dari pimpinan dan anggotanya.
Permintaan untuk adanya pemimpin baru di KPK mencerminkan harapan akan terjadinya perubahan drastis dalam strategi dan pendekatan lembaga tersebut, serta juga menyoroti ketidakpuasan terhadap kinerja pimpinan sebelumnya.
Hasil survei menunjukkan bahwa 61,3% dari responden tidak puas dengan kinerja KPK saat ini, sementara hanya 34,9% dari mereka merasa puas. Hanya 3,8% sisanya tidak memberikan pendapat atau tidak tahu.
Angka ini mencerminkan terjadinya ketidakpercayaan dari publik terhadap kemampuan KPK dalam menangani kasus korupsi.
Masyarakat menginginkan reformasi yang signifikan, terutama dengan hadirnya pimpinan baru yang dianggap capable dalam memulihkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
Harapan terkait pimpinan KPK
Saat ini, proses pemilihan calon pimpinan dan anggota Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 masih berjalan.
Pendaftar berasal dari berbagai latar belakang, termasuk lembaga swadaya masyarakat, pegawai BUMN, anggota TNI, dan lembaga lainnya.
Dalam melakukan penelitian mengenai aspirasi masyarakat terhadap calon pimpinan baru KPK, sejumlah kriteria diidentifikasi sebagai harapan utama terhadap tokoh pemimpin yang akan datang.
Sebanyak 43,7% dari responden menitikberatkan pentingnya integritas dan bersih dari praktek korupsi sebagai kriteria krusial.
Selanjutnya, 18,15% responden mengharapkan keberanian dan ketegasan, sementara 12,8% menyoroti pentingnya kepemimpinan yang dapat membangun trust dari publik.
Selain itu, hal-hal lain yang termasuk dalam harapan masyarakat mencakup integritas dan kemampuan profesionalisme (9,3%), independensi (7,1%), moralitas dan etika yang tinggi (5,2%), serta pemahaman yang dalam akan urusan negara (3,0%).
Tingginya respons pada data menegaskan bahwa harapan besar masyarakat terhadap pemimpin KPK mencakup harmoni antara etika, moralitas serta tata kelola yang profesional guna mengembalikan keyakinan publik terhadap lembaga yang bertugas dalam memberantas korupsi ini.
Sumber: Goodstats