Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui High Level Meeting.
***
BERINTI.ID, Gorontalo - TPID dan TP2DD se-Provinsi Gorontalo menggelar High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Pada Rabu, 4 Februari 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Saronde Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Gorontalo itu mengusung tema Akselerasi Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Penguatan Sinergi Program Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo yang Inklusif dan Berkelanjutan.
HLM digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Gorontalo yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Adnan Wimbyarto, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Watekhi, serta Kepala KPwBI Gorontalo, Bambang Satya Permana yang menyampaikan keynote speech.
Dalam pertemuan tersebut, kinerja pengendalian inflasi Gorontalo sepanjang 2025 menjadi salah satu sorotan. Inflasi Gorontalo tercatat sebesar 2,52 persen (year on year), relatif rendah dan berada dalam rentang sasaran nasional.
Capaian tersebut mengantarkan Provinsi Gorontalo meraih penghargaan runner-up TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025. Penghargaan serupa juga diraih Kota Gorontalo sebagai runner-up TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2025.
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, khususnya pada komoditas pangan strategis, TPID Gorontalo menekankan pentingnya penguatan program hilirisasi pangan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Komoditas yang menjadi perhatian utama antara lain beras, cabai rawit, bawang merah, perikanan, dan jagung untuk pakan ternak.
Pengembangan komoditas tersebut diharapkan sejalan dengan agenda prioritas nasional, seperti swasembada pangan, pembangunan desa, penguatan koperasi desa dan kelurahan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengendalian inflasi yang terintegrasi dari sisi hulu, perantara, hingga hilir berbasis komoditas ditargetkan mampu menjaga inflasi pada kisaran 2,5 persen ±1 persen (yoy), meningkatkan produktivitas pertanian, serta menjamin ketersediaan pasokan antar waktu dan wilayah.
Selain pengendalian inflasi, HLM juga menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
BI Gorontalo bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang tergabung dalam TP2DD didorong untuk memperluas implementasi ETPD.
Elektronifikasi transaksi dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperluas kanal penerimaan daerah melalui sistem pembayaran non tunai.
Untuk mendukung peningkatan kinerja TP2DD pada 2026, KPwBI Gorontalo menyiapkan sejumlah program inovasi.
Program tersebut antara lain SHERLYGO! (Sinergi Hebat Program Unggulan of the Year Gorontalo), berupa lomba program unggulan TP2DD antar pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pajak dan retribusi daerah melalui pembayaran non tunai.
Selain itu, terdapat program BENTOR (Blusukan Implementasi Program Unggulan) yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke pemerintah daerah guna memastikan implementasi program berjalan efektif.
Program SARONDE (Silaturahmi Bulanan Organisasi TP2DD) juga dirancang sebagai forum koordinasi rutin yang disinergikan dengan HLM dan capacity building.
Program inovasi lainnya adalah PARISGO (Pejuang QRIS Gorontalo), yakni perlombaan antar pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan QRIS untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Melalui HLM TPID dan TP2DD ini, seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama untuk menjaga inflasi tetap terkendali, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026, serta mempercepat transformasi digital transaksi pemerintah daerah.
Sinergi TPID dan TP2DD diharapkan menjadi motor penggerak terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.
Admin