Videotron Milik Pemprov Gorontalo Rusak Parah Usai Demo Ricuh di Simpang Lima Telaga

Dua videotron Pemprov Gorontalo di Simpang Lima Telaga rusak parah usai demo ricuh. Terdapat 19 lubang bekas lemparan batu, kerugian capai puluhan juta. Videotron berhenti beroperasi dan perbaikan terkendala modul lama yang sudah tidak diproduksi.

***

BERINTI.ID, Gorontalo – Dua unit videotron milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengalami kerusakan berat usai aksi demo mahasiswa yang berujung ricuh di Simpang Lima Telaga, Senin, 1 September 2025.

Perangkat elektronik berukuran besar itu diduga menjadi sasaran lemparan batu oleh massa aksi saat polisi berusaha mengendalikan situasi.

Pemerintah menyebut sedikitnya terdapat 19 lubang bekas lemparan batu sebagai bukti pengrusakan, dengan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Pranata Humas Diskominfo Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengantisipasi dengan mematikan kedua videotron sejak pagi sebelum aksi dimulai.

"Karena kita tahu bahwa ketika konten videotron menyala saat demo, bisa memicu emosi dari para pendemo, akan tetapi langkah kita itu malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkap Leisyawati saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis, 11 September 2025.

Menurutnya, kerusakan yang terjadi tergolong parah. Dari hasil pemeriksaan sementara, sedikitnya ada 19 titik kerusakan pada layar akibat hantaman batu.

"Dari hasil pemeriksaan kami, ada beberapa lemparan batu di modul ataupun di layar videotron, itu kalau bisa dilihat ada sekitar 18 sampai 19 lemparan batu yang menyebabkan kurang lebih 60 persen kerusakan yang ada," jelasnya.

Akibat kerusakan tersebut, modul dan sejumlah suku cadang bagian dalam ikut rusak sehingga kedua videotron tak lagi bisa difungsikan.

Videotron di Simpang Lima Telaga sendiri sudah lama digunakan sebagai media informasi publik.

Layar yang menghadap ke arah Kabupaten Gorontalo berdiri sejak 2019, sementara layar menghadap ke Jalan Jhon Ario Katili (Andalas) dibangun pada 2020.

Fungsinya beragam, mulai dari menayangkan layanan publik, promosi pariwisata, hingga iklan resmi pemerintah. Videotron tersebut juga berkontribusi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo, yang pemasukannya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) sejak 2024.

"Jadi videotron ini merupakan salah satu aset negara di bawah kewenangan dari Diskominfo untuk penyebaran informasi ke masyarakat secara luas," lanjut Leisyawati.

Namun sejak ricuhnya demo, tayangan iklan di videotron terpaksa dihentikan. Hingga kini, kedua layar masih dalam kondisi rusak.

"Pasca demo sampai saat ini kedua layar itu belum bisa digunakan, karena masih dalam keadaan rusak, kami juga masih mengupayakan untuk perbaikan," imbuhnya.

Masalah lain yang muncul, kata Leisyawati, adalah ketersediaan modul. Komponen yang digunakan videotron tersebut merupakan spesifikasi lama dan sudah tidak lagi diproduksi.

"Jadi kita harus menggantinnya dengan yang baru dan itu hampir keseluruhan, karena modul yang rusak itu sudah tidak produksi lagi, dan tiap satu layar itu terdiri dari 43 modul, otomatis dana untuk perbaikan videotron ini cukup mahal," terangnya.