Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah mengimbau massa aksi demo tolak tunjangan DPR tetap damai dan tidak terprovokasi isu liar. Ia menegaskan hak berpendapat harus diiringi kewajiban menjaga keamanan serta mengedepankan prinsip mohuyula.
***
BERINTI.ID, Gorontalo – Aksi demonstrasi menolak tunjangan DPRD di Gorontalo kembali akan digelar pada Senin, 1 September 2025.
Aksi ini merupakan lanjutan dari demo serupa yang sebelumnya digelar mahasiswa dan komunitas ojek online pada Jumat, 29 Agustus 2025, di Jalan Nani Wartabone serta depan rumah dinas Gubernur Gorontalo.
Menanggapi rencana tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara damai dan sesuai aturan.
“Berpendapat adalah hak demokrasi setiap warga negara Indonesia. Namun hak ini harus dibarangi dengan kewajiban menjaga keaman,” ujarnya.
Idah menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh sampai memicu kericuhan.
Ia mengimbau massa aksi maupun masyarakat umum agar tidak terprovokasi isu liar yang berpotensi memperkeruh suasana.
“Jangan sampai isu-isu liar di luar sana justru membuat demo kali ini tak terkendali dan berujung aksi anarkis dan mengganggu jalannya pembangunan di Gorontalo,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan daerah adalah hasil kontribusi seluruh rakyat Gorontalo.
Karena itu, ia berharap masyarakat menunjukkan sikap cinta daerah dengan tetap menjaga kedamaian.
“Saya mengajak masyarakat Gorontalo untuk tidak bersikap anarkis karena pembangunan Gorontalo adalah hasil kontribusi rakyat Gorontalo,” kata Idah.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya mengedepankan prinsip mohuyula atau kebersamaan dalam membangun Gorontalo, termasuk dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
“Kita jaga bersama dan kita cintai Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.
Husnul Puhi
Berawal dari semangat menyuarakan kebenaran, Husnul Puhi terjun ke dunia jurnalistik sejak 2022 dan pernah berkarier di media nasional yang membentuk perspektifnya dalam menyampaikan informasi dan memperkuat tekadnya menjadi suara bagi publik.