Warga Boalemo Jadi Korban Penipuan Calo CPNS, Boncos Rp150 Juta

Seorang warga Boalemo diduga menjadi korban penipuan berkedok rekrutmen CPNS. Korban sampai menelan kerugian sebesar Rp150 juta. Bagaimana kronologi kejadiannya?

***

BERINTI.ID, Gorontalo - Warga Boalemo berinisial M harus mengubur mimpinya melihat anaknya menjadi pengawai negeri sipil Kemenkumham Gorontalo. Mirisnya lagi, mimpi M harus raib bersama uang Rp150 juta.

Uang tersebut dipakai M untuk membayar calo dalam perekrutan CPNS Kemekumham Gorontalo tahun 2021 lalu.

Sayang seribu sayang, meski sudah membayar Rp150 juta, anak M tak kunjung diangkat menjadi PNS di lembaga tersebut.

Kasus ini tengah bergulir di kepolisian setelah M melapor ke Polda Gorontalo. Terlapor dalam kasus ini berinisial EP.

Laporan M diterima Polda Gorontalo pada 3 Januari 2025 dengan nomor STTLP/B/4/I/2025/SPKT/POLDA GORONTALO.

Bagaimana korban bisa tertipu?

Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan yang didapatkan Berinti.id, kasus ini terjadi pada 9 Juli 2021.

Awalnya M mendapat informasi dari pria berinisial David bahwa EP sedang mencari calon pendaftar seleksi CPNS Kemenkumham Gorontalo.

David meyakinkan M jika EP mampu meluluskan orang yang tertarik dengan tawaran tersebut. M tertarik dan mendaftarkan anaknya lewat jasa EP.

Namun, bantuan EP bukan tanpa syarat. M diminta EP membayar Rp150 juta untuk memperlancar proses kelulusan anaknya. Karena uangnya belum cukup, M baru membayar setengah, sebesar Rp75 juta.

Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 7 September 2021, EP meminta M melunasi sisanya. Permintaan itu disanggupi. M kemudian diminta EP menunggu informasi selanjutnya.

Namun, hingga masalah ini dilaporkan ke polisi, kelulusan yang dijanjikan EP hanya bualan belaka.

Keterangan kuasa hukum korban

Rahmat Huyoni, kuasa hukum M menjelaskan EP diduga dibantu satu rekannya lagi berinisial HM. 

Ia menceritakan anak M sempat mendaftar seleksi CPNS Kemenkumham Gorontalo pada 2021. Untuk meyakinkan M, EP sampai mengirim daftar peserta memenuhi syarat administrasi via WhatsApp. 

Tak cuma itu, EP juga mengirim SK pengangkatan anak M sebagai CPNS di Kemenkumham Gorontalo. 

"Dia mengirim SK pengangkatan CPNS 80% dengan jabatan penjaga tahanan. Gaji pokok 80% sebesar Rp1,6 juta, kalau 100% Rp2,2 juta," kata Rahmat.

Selain melapor ke polisi, Rahmat juga menggugat keduanya ke pengadilan atas dugaan melawan hukum. 

"Karena keduanya meminta imbalan kurang lebih sekitar Rp150 juta," pungkasnya.