Zulkarnain Kamaru Bantah Terlibat Tambang Emas Ilegal di Nunuka

Anggota DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru, membantah tudingan terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Desa Nunuka, Kecamatan Tomini. Ia menegaskan tak pernah berhubungan dengan aktivitas PETI dan mendukung penertiban tambang ilegal oleh pemerintah serta aparat hukum.
***

BERINTI.ID, Bolsel – Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Zulkarnain Kamaru, membantah keras tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Nunuka, Kecamatan Tomini.
Bantahan tersebut disampaikan setelah muncul pemberitaan yang menyeret namanya dalam kasus tambang ilegal di wilayah tersebut.

Menurut Zulkarnain, tudingan itu tidak berdasar dan sangat merugikan nama baiknya sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan aktivitas pertambangan ilegal di Bolsel.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah membekingi atau terlibat dalam aktivitas tambang ilegal mana pun. Tuduhan itu tidak benar dan sangat merugikan nama baik saya sebagai wakil rakyat. Saya akan melaporkan dugaan pencemaran nama baik ini ke Dewan Pers,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 8 Oktober 2025.

Politisi asal Bolsel itu juga menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal. 
Ia menilai kegiatan penambangan tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan.
"Kita semua sepakat bahwa penambangan tanpa izin adalah tindakan melanggar hukum dan merusak alam. Saya mendukung aparat untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar,” tegasnya.
Diketahui, pemerintah daerah bersama kepolisian tengah melakukan penertiban terhadap aktivitas PETI di sejumlah titik rawan di Kabupaten Bolsel, termasuk Kecamatan Tomini. 
Penertiban dilakukan melalui penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam praktik tambang ilegal.
Zulkarnain pun berharap pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar tentang dirinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
“Saya berharap siapa pun yang menyebarkan fitnah ini bisa dimintai pertanggungjawaban. Masyarakat Bolsel saya yakin cukup cerdas untuk menilai mana informasi yang benar dan mana yang hanya sensasi politik,” pungkasnya